TVRINews, Pekanbaru
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Riau menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang melibatkan anggota DPR RI asal Riau, PT Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat.
Rapat yang dipimpin anggota DPR RI Ahmad bersama Dewi Juliani tersebut berlangsung dinamis. Sejumlah organisasi masyarakat menyampaikan masukan dan keluhan terkait dampak kesulitan mendapatkan BBM, termasuk dugaan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan.
Ahmad mengatakan, persoalan kelangkaan BBM perlu segera ditelusuri untuk mengetahui penyebab dan menentukan langkah penyelesaian. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat yang menunjang berbagai aktivitas dan sektor perekonomian.
“Persoalan kelangkaan BBM ini harus dicari penyebabnya dan dicarikan solusi bersama. BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jika pasokannya terganggu, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, bahkan berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan,” ujar Ahmad.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat Riau merupakan salah satu daerah penghasil minyak di Indonesia. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Dalam rapat tersebut, Wakil Direktur I PT Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menjelaskan bahwa konsumsi BBM di Riau pada 2026 mengalami kelebihan pemakaian dibandingkan kuota yang ditetapkan. Meski demikian, Pertamina menyatakan stok BBM untuk wilayah Riau dipastikan mencukupi hingga akhir tahun.
“Pada 2026, konsumsi BBM di Riau memang mengalami kelebihan pemakaian di luar kuota. Namun, untuk ketersediaan stok, Pertamina memastikan pasokan di Riau aman hingga akhir tahun. Terkait kondisi kelangkaan yang dirasakan masyarakat, terdapat sejumlah faktor yang perlu ditelusuri, baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas Taufik.
Ia juga menegaskan, Pertamina siap mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pihak yang terbukti memanfaatkan isu kelangkaan BBM untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau, Edi Natar Nasution, berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret, termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi distribusi BBM dan menindak dugaan penyimpangan.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan solusi nyata, termasuk pembentukan Satgas yang selama ini diusulkan. Pengawasan perlu diperkuat agar dugaan permainan dalam distribusi BBM dapat ditelusuri dan ditindak sesuai hukum,” ujar Edi Natar Nasution.
Edi juga menyoroti dugaan adanya oknum yang bermain dalam distribusi BBM di Riau. Namun, dugaan tersebut masih perlu ditelusuri dan dibuktikan oleh pihak berwenang.
Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan akan menyampaikan hasil koordinasi sebagai bahan pembahasan di tingkat pusat. Masyarakat juga diajak ikut mengawasi distribusi BBM serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Melalui koordinasi antara pemerintah, Pertamina, legislatif, dan masyarakat, diharapkan persoalan distribusi BBM di Riau dapat ditangani secara terukur sehingga pasokan lebih tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
